Header Ads

September Hitam Untuk Indonesia

Wake me up when September ends" begitu kata sepenggal lirik lagu dari Green Day. Jika diingatkan dengan September, tiap negara punya kisahnya masing – masing. Mungkin bagi bangsa Indonesia – mengingat September, masih tertanam kuat tragedi 30 Sepember 65. Namun kali ini berbeda, Indonesia akan mencetak sejarah. Tidak sejarahnya tidak akan hilang, akan tercatat tiap kronologisnya. 
September 2019, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan beberapa kejadian, dimulai dari rasisme dan kriminalisasi Papua. Belum juga usai, disusul dengan kebakaran hutan lahan di Kalimantan dan Riau yang menimbulkan kabut asap disejumlah daerah bahkan langit yang menjadi merah di Jambi. Kemudian berderet Revisi dan Rancangan Undang - Undanga kontroversial muncul, buru – buru disahkan yang mencuat ke media massa. Masyarakat mulai geram, mempertanyakan ada apa dengan pemerintah dan DPR jelang akhir jabatannya?

Rasisme terhadap masyarakat Papua
Belum habis pembahasan mengenai Masyarakat Papua di awal September lalu menjadi rentetan peristiwa yang mebuat miris dihati nurani. Rasisme yang dilakukan oleh oknum Aparatur Negara bersama Ormas di Surabaya kepada mahasiswa papua menambah derita bagi masyrakat disana. Alih-alih mengangkat derajat serta memberikan kebabasan kepada masyarakat papua, malah menambah derita mereka yang tereksploitasi oleh perusahaan tambang. 
Belum usai, pemberangkatan militer serta kepolisian ke papua menjadi buah bibir di masyarakat, apa yang sebenarnya terjadi di Papua ?. Pemberitaan menganai papua ditutupi, dan pabalia terdapat seseorang yang ada disana meberitakan kasus papua, pemerintah memberi tanda hoaks kepada media independen dan media luar. Pemerintah harusnya terbuka terhadap yang terjadi di Papua agar masyarakat tau kebenaran yang utuh terkait isu papua. Keterbukaan terhadap isu-isu sensitive akan memberi solusi untuk menanganinya. Ya, sudahlah cukup kerusuhan yang terjadi di papua sana, lakukan demiliterisasi dan berikan apa yang masyarakat papua inginkan. 

Kebakaran Hutan dan lahan 2019
Paru-paru dunia menjadi julukan untuk Indonesia karena Indonesia yang kaya dengan hutan-hutan tropisnya, dengan luas menduduki nomor dua di dunia. Forest Watch Indonesia (FWI) yaitu Lembaga Independent pemantau hutan di Indonesia pernah mengatakan bahwa, 82 hektare dari luas daratan di Indonesia masih ditutupi dengan hutan. Tetapi, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menyebabkan banyaknya Indonesia kehilangan hutannya. 
Pembakaran hutan dan lahan di Indonesia banyak menyebabkan kerugian. Daerah yang mengalami kebakaran meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Tercatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2019 dimulai semenjak bulan Januari hingga Akhir Agustus 2019. 
Karhutla yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera ini telah menghanguskan sebagianhutan dan lahan, menurut data KLHK sudah 328.722 hektara lahan yang terbakar semenjak tahun 2019. Kebakaran d Kalimantan Barat tercatat seluas25.900 hektare, Kalimantan Tengah (44.769 ha), Kalimantan Selatan (19.490 ha), Riau (49.266 ha), Jambi (11.022 ha) dan Sumatera Selatan (11.826 ha)
Karhutla yang  terjadi di pulau Sumatera dan Kalimantan selain menghanguskan hutan dan lahan juga memberikan dampak kepada kapasitas udara bersih yang dihirup oleh masyarakat yang terkena dampak dari karhutla ini. Kita ketahui tingkat kecemaran udara yang ada di daerah yng terkena berada pada level berbahaya, hal ini disampaikan oleh BMKG pada 16 September 2019 kemarin. Dampak lain dari karhutla ini juga merembes kepada aktifitas masyarakat dan kesehatan di daerah tersebut. Tebatas nya kegiatan di luar ruangan yang  dapat dilakukan oleh masyarakat  karena jarak pandang yang dekat, bahkan jarak pandang yang hanya dapat dilihat oleh masyarakat hanya sebatas satu meter saja. Banyaknya instansi dan sekolah yang diliburkan, sert bertambahnya masyarakat yang terkena ISPA dari waktu ke waktu. Ditambah dengan musim kemarau yang panajng pada tahun ini sehingga sulitnya kebakaran hutan untuk dipadamkan. 
Pemerintah dituntut harus cakap dan tanggap dalam menghadapi ini. Pemerintah dan Presiden Jokowi harus belajar dan berkaca juga dari tragedi kebakaran hutan tahun 2015. Pada kebakaran hutan tahun 2015 di Kalimantan yang berakhir dengan gugutan oleh warganya ke Mahkamah Agung dengan menggugat negara dan Presiden Joko Widodo, beberapa Kementeriannya serta gubernur Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang memaksa Presiden Jokowi untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakran hutan dan lahan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
Tidak sampai disitu di tahun 2019 pada 16-17 September kemarin protes masyrakat terhadap ketidakcakapan pemeritah dalam menanggapi karhutla disuarakan dengan Aksi di Riau. Sejumlah yang tergabung aliansi mahasiswa riau menuntut di depan gedung gubenur dan mengecam terhadap tindakan pembakaran hutan dan lahan seta menuntuk pemerintah untuk mencabut izin kopporasi yang terlibat karhutla. Aktivis lingkungan juga mendesak pemerintah untuk membatalkan peninjauan kembali oleh Presiden Jokowi tehadap tolakan dari banding jokowi tas putusan MA dengan putusan perkara 3555 K/PDT/2018 yang di ketok palu pada 16 Juli 2019 terhadap gugatan warga negara kapada negara mengenai karhutla.
            Sekali lagi pemerintah dan semua lembaga yang bersangkutan terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan harus segera menuntaskan masalah dan persoaalannya. Prsiden Jokowi harus segera memberikan tindakan hukum kepda korporasi yang sengaja membakar hutan dan lahan di Indonesia. Jangan biarkan semua langit di Indonesia menjadi merah seperti di Jambi. Bukankah dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Rancangan Undang-Undang Pertanahan
Dibuatnya Rancangan Undang-Undang bertujuan untuk menggantikan atau memperbarui undang-undang yang telah ada yang dinilai tidak lagi sesuai dengan keadaan atau sehingga perlu diperbarui. UU Pertanahan merupak salah satu UU yang masuk ke dalam UU yang akan diperbarui.
RUU pertanahan yang dirancang memiliki sepuluh pokok masalah RUU. Namun ada beberapa dari pasal-pasal yang di dalam RUU itu menjadi kontroverisal karena tidak sesuai dan dianggap akan merugikan masyrakat dan warga negara apabila pasal dari RUU itu disahkan dan menjadi UU. RUU pertahanan dinilai secara tidak lansung berisi bahwa tanah dapat diimiliki oleh negara, pemikiran ini dikarenakan dalam RUU yang akan disahkan adanya ketentuan pemerintah untuk menerbitkan hak pengelolahan tanah (HPL) nya sendiri  dan memiliki kuasa ats hak itu tnpa ada legalitas yang jelas hal itu tercantum dalam pasal 42-45. Jika ita lahit maka kita sekan kembali menjadi masyarakat feodal dan negara kembali menjadi tuan tanah yang dapat melakukan hal semena-mena.
Kontoversial pasal pertanahan tidak sampai disitu adanya pasal 79-81 RUU  pertanahan yang berisi adanya pembentukan sistem pengadilan pertanahan. Yang manadalam pengadilan itu lebih mendahulukan permsalahan tanaha yang mempunyi legalitas hukum daripada yang tidak punya. Di Indonesia banyak sekali kepemilikan tanah yangdimliki oleh petani, masyarakat miskin dan kaum adat secara ketentuan kepemilikannya berbeda-beda seperti tanah atas kepemilikan pembelian perorangan, tanah kepemiilikan adat suatu kaum yang pengukurannya bukan berdaksarkan legalitas hukum namun, dan penempatan tanah yang di tempati secara turun temurun dengan keadilan sosial di dalamnya. Seperti contohnya tanah adat pada suku Minangkabau, kebanyakan tanah adat minangkabau tidak memiliki legatitas hukum atas kepemilikannya, anmun secara adat dan norma di daerhnya tanah itu di akui menjadi milik kaun tersebut dn dapat dikelola untuk kepentingan dan keberlansungan hidup kaumnya. 
RUU yang juga menuai banyak pro-kontra dikalangan masyarakat adalah tentang kebebasan aparat untuk mempidanakan apabila kedapatan menolak dan menghalagi tugas aparatur negara. Hal ini terdapat dalam pasal 91 RUU pertanahan yang bebunyi, “Setiap orang yang menghalangi petugas dan atau aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas pada bidang tanah miliknyasebagai dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) huruf cdan orang suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah),”dalam pasal RUU yang diajukan.
Bagaimana jadi nya seseorang yang mempertahankan tanah miliknya dapat dipidanakan jika ia tidak setuju dengan pengaturan hukum dan pelaksanaan tugas dari pemerintah dapat dipenjarakan? Seperti  penolakan pergusuran tanah dan tepat tinggalnya oleh negara. Hak, kepemilikan dan harta rakyat dirampas oleh orang lain dan negara secara semna-mena bukankah wajar bagi yang berkepemilikan untuk mempertahankan hak nya. Sebenarnya yang harus diselesaikan disini adalah bagaimanarakyat dan warga negara mendapatkan hak dan kepunyaannya dengan selayaknya bukan malah untuk mempidanakannya ketika dia bertahan untuk mempertahankan oleh pergusuran dan pihak yang akan merampasnya.

RUU Pemasyarakatan
“Para napi yang diperbolehkan berekreasi” itulah salah satu pasal yang terdapat dalam  RUU Pemasyarakatan. Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan ini terkesan bercanda, bagaimana tidak ? Terdapat 2 pasal bermasalah yang ada didalamnya. Terkhusus mengenai remisi serta pembebasabn bersyarat kepada narapidana kasus kejahatan luar biasa, salah satunya korupsi. Dengan disahkannya RUU ini akan membuat para pelaku korupsi, pelaku kajahatan HAM, dan pelaku terorisme tidak jera dengan apa yang mereka lakukan. Belum lagi kasus HAMyang belum terselesaikan, alih-alih membuat peraturan yang adil, pemerintah memberikan kebebasankepada napi, dengan memberikan jatah rekreasi. Dalam pasal yang memberikan rekreasi ini pemerintah tidak memberikan penjalasan secara rinci kegiata rekreasi yang dimaksud.
RUU Pemasyarakatan ini akan menjadi masalah yang besar di kemudian jika disahkan, karenakita ketahui kasus korupsi, pelanggaranHAM, dan terorisme kerap terjadi diera Jokowi. Alih-alih memberantas tindak kejahatan luar biasa, pemerintah seperti bermain-bemain dalam membahas peraturan ini. 

RUU Minerba
Pembahasan RUU Minerba yang dilakukan pemerintah bersama DPR dinilai tergesa-gesa, hal menyebabkan kritik di berbagai kalangan. Berbagai pasal dalam RUU Minerba sarat akan nuansa eksploitasi Sumber Daya Alam. Selain itu pemerintah dalam pembahasannya hanya melibatkan akademisi dan pengusaha dan hal ini pun terkesan tertutup untuk publik. RUU Minerba yang di tunda pengesahannya beberapa waktu lalu mempermudah para pengusaha pertambangan dalam memperpanjang kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). 
Dilansir dari KataData.co.id terdapat 25 Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan batu bara (PKP2B) dan 5 Kontrak karya (KK) yang habis kontraknya pada periode 2020-2025. Dengan kata lain jika RUU Minerba ini disahkan Para pengusaha pertambangan ini dapat memperpanjang kontrak walaupun tanpa memnuhi syarat pencadangan kawasan nasional. RUU Minerba ini terlalu menguntungkan kepada para pengusaha tanpa melihat kesejahteraan masyarakat yang terkena imbas akibat eksploitasi SDA. 
Pemerintah bersama elit politik dalam merancang undang-undang harus memperhatikan kepentingan masyarakat dahulu, jika terlalu memberikan keleluasaan terhadap para perusahaan yang mengkapitalisasi SDA serta SDM ini akan membawa kesengsaraan kepada masyarakat. Dan jika hal itu terjadi kita sudah tidak berdiri di kaki sendiri melainkan duduk di paha pengusaha dan investor. 

Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)
Bermula dari gagasan masyarakat, khususnya penyintas kekerasan seksual, RUU PKS berhasil masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2016. RUU ini terdiri dari 16 Bab dan 184 pasal yang menuai banyak pro kontra karena beberapa pasalnya yang kontroversial. Dari sisi pro, menginginkan agar RUU ini cepat disahkan karena RUU ini mengedepankan hak – hak korban dan menekan Negara untuk memenuhi hak korban. Sehingga korban pemerkosaan terlindungi sekalipun pelaku mengakui suka sama suka tidak membuat pelaku lepas dari jeratan pidana. Dari sisi kontra, RUU ini dinilai melegalkan zina yang merujuk pada hubungan suka sama suka diluar pernikahan dan melegalkan hubungan sesama jenis atau LGBT. 
Ada tiga poin kontroversi yang mengakibatkan RUU PKS belum juga disahkan pertama, perdebatan anggota Panja DPR RI terkait judul yang tepat untuk RUU tersebut. Kedua, difinisi – difinisi yang dinilai ambigu atau memiliki makna ganda. Ketiga, tentang pidana dan pemidanaan. Nah, tentang pidana dan pemidanaan inilah yang harus diselaraskan dengan Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang kini berstatus ditunda dan tidak kalah kontroversialnya.
Hanya satu harapan dari pejuang atau pro RUU PKS yang mungkin diantaranya adalah penyintas, supaya cepat – cepat RUU ini dapat disahkan sehingga korban dari kekerasan seksual dapat terlindungi oleh hukum. Sebab korban pemerkosaan misalnya, sering kali disalahkan dan bahkan terjerat hukuman penjara. Belum lagi korban yang sampai hamil dan memilih untuk menggugurkan kandungannya harus dipidanakan karena tindak aborsi.

Revisi Undang – Undang Ketenagakerjaan (RUUK)
Usulan Revisi UUK dinilai memberatkan buruh yang muncul dengan wajah fleksibilitas kerja. Bagaimana tidak, RUU ini mendorong politik upah murah, perluasan sistem outsourcing dan kerja kontrak, serta ketentuan pemberian pesangon yang semua diusulkan oleh pengusaha. Jadi Revisi UUK ini versi pengusaha, bukan versi pekerja. Fleksibilitas kerja yang dimaksudkan dalam usulan RUUK ini adalah  tenaga kerja yang semakin mudah didapatkan dan semakin mudah pula dibuang (PHK). Sebab untuk membuka jalur investasi yang lebih luas, dibutuhkan tenaga kerja yang banyak dengan upah yang murah, bila perlu pengusaha tidak perlu memberi pesangon atau jaminan kerja, itulah mengapa kerja kontrak semakin diperluas agar pengusaha tidak punya tanggung jawab atas hak – hak pekerjanya. Sungguh miris, terlihat jelas ini untuk keuntungan pengusaha, keuntungan pemerintah dalam perluasan investasi dan sudah pasti penindasan bagi buruh.
Masih belum puas dengan politik upah murah pada PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, pemerintah masih menekan buruh melalui usulan RUUK ini. Pengupahan yang dimaksud pada PP No. 78 tahun 2015 bukan didasarkan pada kebutuhan nyata kaum buruh, melainkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang diumumkan oleh pemerintah melalui BPS yang sarat akan muatan politis. Negara melakukan penindasan terhdap buruh melalui kedua undang – undang ini, dimana kebutuhan dasar semakin meningkat sementara upah semakin turun, tidak ada jaminan hak – hak buruh serta tidak adanya kepastian kerja. Ditengah negara Indonesia yang jaminan kesehatan dan pendidikan yang rendah, semakin menjauhkan buruh dari akses kesehatan dan pendidikan yang layak bagi anak – anak buruh.
Politik upah murah: budak dipekerjakan dengan hanya diberi makan, buruh dipekerjakan dengan diberi upah yang hanya cukup untuk makan. Lantas apa beda buruh dengan budak, pak pemerintah?Tolak politik upah murah, berikan kepastian kerja serta berikan jaminan serta hak – hak kerja. 

               RUU KPK   
Nasib KPK kian hari semakin tersudutkan karana dikeluarkanya Revisi UU terhadap KPK. Selama ini Lembaga anti 
korupsitersebut memegang peran penting dalam memberantas dan mengusut kasus korupsi. Namun dengan dikeluarkannya Revisi UU tersebut,wewenang KPK dalam memberamtas korupsi dipangkas.Bagi KPK dan para pegiat anti korupsi justru ini kabar yang tidak mengenakan. Bagaimana tidak, hal ini sangat memungkinkan memberi ruang praktek memperkaya diri. Point point dari revisi uu tadi dianggap memberikan kesempatan cukup besar terjadimya korupsi. Niat untuk memperkuat kini justru memperlemah, dengan diberikan sedikit ruang dan batasan batasan kepada KPKdalam memberantaskorupsi.

Masyarakat menilai situasi KPK kini sedang dalam ujung tanduk kehancuran. Atau bahkan menjadi cikal bakal meningkatnya pertumbuhan korupsi di indonesia. Opini ini muncul karena masyarakat sendiri telah melihat secara jelas beberapa taktik jitu DPR dalam menghambat pemberantasan korupsi
Bahkan lampu hijau rupanya datang dari pihak istana yang pada akhirnya mengeluarkan supres dan mengirimkannya ke DPR. Ini artinya presiden pun ikut mengisyarakatan adanya perevisian meskipun ada beberapa point yang di tolak dan disetujui. Tapi bukan polemik yang serius namanya jika tidak ada pro dan kontra. Kecaman datang dari berbagai lapis masyarakat, tak terkecuali para pegiat anti korupsi dan mahasiswa.Kendati demikian hal tersebut tidak digubris dan bukan menjadi alasan bagi DPR untuk segera mensahkan RUU tersebut.

Setidaknya ada 26 poin yang berpotensi melemahkan KPK dalam UU KPK hasil revisi yang telah disahkan DPR pada selasa (24/11/2019) lalu. 26 point tersebut dianggap melemahkan lantaran mengurangi kewewenangan KPK yang dahulu dimiliki KPK berdasarkan UU Nomer 30 tahun 2002 tentang KPK. Sejumlah poin yang dianggap akan melemahkan KPK antara lain keberadaan Dewan Pengawas KPK, dilucutinya sejumlah kewenangam KPK terkait penyidikan dan penuntutan, serta sejumlah prosedur yang dianggap merumitkan proses penindakan.

Para pegiat korupsi dan mahasiswa mendesak kepada presiden untuk segera mengeluarkan perpu pengganti Undang undang yang dianggap menjadi salahsatu solusi telah ditetapkannya UU KPK. Seperti diketahui, Perpu presiden dikeluarkan jika negara mengalami kegentingan. Dan mereka menilai bahwa negara ini sedang tidak baik baik saja, sehingga dikeluarkanua perpu menjadi jalan terbaik. Namun hingga saat ini Perpu tersebut masih belum dikeluarkan oleh presiden.

RKUHP
Bukan DPR namanya jika tidak memberikan sesuatu kontrOversial. Amunisi DPR masih tersimpan dan sepertinya saat inilah waktunya untuk dikeluarkan.Munculnya Rancangan Undang-undang KUHP dipenghujung jabatan DPR menjadi bukti dugaan DPR sedang tidak baik baik saja. Tentu dengan segala kontroversialnya, DPR justru berlagak santai dan merasa tuli mendengar suara rakyatnya. Tak hanya itu saja aksi, kritik dan kecaman pun dianggap hembusan angin belaka bagi mereka. Entah tidak tahu atau merasa tidak ingin tahu terhadap apa yg terjadi di masyarakat.

Lucunya dalam RUU KUHP ini orang yang tertangkap basah menjadi gelandangan didenda maksimal 1 juta rupiah. Bagi sebagian orang pasal ini bukti DPR cacat dalam berfikir. Entah apa yang merasukinya hingga tega mendenda orang yang secara logika tidak mempunyai uang. Setidaknnya terdapat 8 pasal kontroversial yang memicu gejolak dimasyarakat. Sederet Pasal tersebut dinilai terlalu menyinggung pembahasan privasi seseorang.Wajar jika rakyat marah terhadap pembantunya itu. Sebab tidak ada hujan tidak angin senayan membangunkan rakyat indonesia dari tidurnya.
Tiap purnama punya cerita, begitu pula September, ia tak mau kalah, ia simpan banyak kisah. Kebingungan, keresahan, serta kemarahan melanda masyarakat. Rasisme dan kriminalisasi Papua, sederet RUU tidak pro rakyat, keacuhan pada penindakan pelaku karhutla diberbagai titik. Entah apa yang merasukimu, pemerintah?
Aksi masyarakat di Papua sebagai bentuk solidaritas malah dikriminalisasi dengan mengirimkan pasukan TNI sebanyak – banyaknya dan pembatasan informasi publik. Aksi mahasiswa, pelajar, buruh, serta elemen masyarakat pada (24/9) menunutut pencabutan RUU anti rakyat berakhir dengan represif yang memakan korban jiwa dan korban kriminalisasi. Penundaan RUU bukan semata – mata karena pemerintah “baik" tapi itu semua karena tekanan dari massa

PANJANG UMUR PERJUANGAN KELAS !

Rizky/Indah/Anwar/Nur

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.