Header Ads

Perlukah Aparat Melakukan Tindakan Represifitas Untuk Meredam Kerusuhan?


foto: Kericuhan Aksi 30 September di Senayan yang menimbulkan bentrokan antara massa dan aparat. sumber : https://www.law-justice.co/


OrangeNews(3/10)  Aksi massa yang diikuti oleh ribuan mahasiswa, pelajar dan elemen masyarakat untuk berdemonstrasi menolak pengesahan UU KPK, RKUHP, dan UU bermasalah lainnya, Senin (30/9/2019) di Senayan, Jakarta Selatan tepatnya di depan gedung DPR mengakibatkan ricuh dan kekacauan di beberapa titik daerah di Indonesia. Banyaknya korban yang berjatuhan, baik korban luka maupun mereka yang tidak sengaja terkena operasi sweeping oleh aparat kepolisian menuai kecaman dari berbagai aktivis dan Lembaga Bantuan Hukum. Salah satu dari banyaknya korban kesewenang-wenangan aparat ialah Erzal, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Program Studi Ilmu Komunikasi angkatan 2018 menjadi salah satu korban sweeping yang dilakukan oleh aparat kepolisian. 
”Jadi kronologi nya kenapa saya bisa ditangkap oleh polisi itu saat aksi saya ada di barisan paling depan, saya gabung di barisan pelajar STM. Nah saat lagi ricuh- ricuh, saya dilemparin gas air mata, saya panik saat itu akhirnya saya tutup mata dan lari tetapi saya terpeleset dan akhirnya jatuh. Saat bangun dari jatuh itu, saya ditendang oleh polisi sampai terpental ke trotoar, lalu tangan saya diikat dan sempat dipukul, saya sempat melawan lalu saat bangun saya disikut oleh polisi hingga saya sedikit kehilangan kesadaran karna terkena tempurung kepala saya, setelah itu saya diseret oleh 5 orang polisi. Saat kejadian itu ada TNI yang melihat dan akhirnya menghampiri saya sambil teriak 'Hey ini manusia bukan binatang' lalu saya dilepaskan oleh TNI, dan diperintahkan untuk minggir”. Jelas Erzal
Menurut penjelasan Erzal, polisi tersebut menahannya dikarenakan ia dianggap sebagai provokator, dengan bukti foto yang ada di handphone dan kamera miliknya. Namun, Erzal membela diri dan menjelaskan bahwa foto tersebut tidak dapat menjadi bukti yang kuat untuk menuduh nya sebagai oknum provokator.
Dikutip dari tirto.idKepolisian menangkap 94 orang dalam bentrokan demo mahasiswa di depan DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019) lalu.  Polisi mengatakan, pelaku ada yang membawa molotov saat beraksi.
Kepolisian hingga saat ini masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap. Aparat tengah memilah apakah pelaku merupakan bagian mahasiswa, masyarakat sekitar, atau oknum pihak ketiga. Namun, terkait massa membawa molotov, kepolisian memastikan kalau pelaku adalah pelajar.
Tindakan represif aparat kepolisian ini tak ayal menuai banyak sekali kritik dan kecaman dari berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Abda Oe Bismillahi, selaku Kepala Divisi Mitigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banten mengecam keras tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap para mahasiswa, pelajar,  dan masyarakat yang melakukan demonstrasi. Menurutnya tindakan represif, tindakan pemukulan, dan kekerasan yang dilakukan oleh polisi bukanlah tindakan yang benar, karens hal itu bertentangan dengan nilai-nilai HAM dan secara hukum, kepolisian telah melanggar peraturannya sendiri yaitu peraturan nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa.
"Contohnya, banyaknya provokasi dari polisi yang membuat mahasiswa melakukan tindakan diluar batas, itu di peraturan Kapolri dengan jelas dilarang. Jadi dasar hukumnya memang ada, yang mengharuskan tidak adanya tindak kekerasan saat demonstrasi." Tutur Abda. 
Merujuk pada pedoman dan peraturan Kapolri nomor 16 tahun 2006,tindakan polisi itu seharusnya hanya menjadi pengaman atau mitra dari demonstrasi. Polisi itu hanya bertugas untuk dokumentasi, mengamankan, melindungi sekitarnya agar tidak terkena atau merusak fasilitas umum. Mengingat aksi massa kemarin bukan hanya melibatkan mahasiswa tetapi ada juga kelompok pelajar yang berusaha untuk menyatakan pendapatnya tetapi malah pada akhirnya beberapa dari mereka menerima tindakan represif dari kepolisian yang mana tindakan tersebut sama saja dengan mencederai demokrasi. 
"Kalau dari LBH Banten selalu terkoordinasi dengan LBH Jakarta dan YLBHI, jadi klo LBH Jakarta atau YLBHI membutuhkan bantuan, LBH Banten selalu membuka posko Advokasi bagi mahasiswa di wilayah Banten yang masih belum pulang, dan kita selalu buka untuk korban korban yg ingin menggugat atas tindakan kesewenangan negara dan pihak kepolisian." Tutup Abda saat di tanyai mengenai sikap LBH Banten terhadap para mahasiswa yang menjadi korban represifitas aparat kepolisian. 
Reporter: Aulia, Liza, Liya, Alfi

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.