Header Ads

KBM FKIP Untirta Tuntut Kesejahteraan Guru Honorer

Foto: Seorang Mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sedang berorasi di depan Gedung DPRD Provinsi Banten pada Senin (26/11).


OrangeNews - (27/11) Tujuh puluh mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ilmu Keguruan Ilmu Pendidikan (KBM FKIP) Untirta menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Banten pada Senin (26/11). Aksi ini digelar mengingat tidak adanya kesejahteraan yang cukup bagi guru honorer di Provinsi Banten.

Dalam aksinya, KBM FKIP menuntut Pemerintah Provinsi Banten untuk membuat peraturan daerah yang mengatur tentang kesejahteraan guru honorer, terutama yang bersinggungan dengan gaji yang tidak sesuai. Mereka menilai pihak Pemprov Banten belum berpihak kepada nasib guru honorer di Banten. 

“Guru honorer harus diapresiasi secara pengabdian dan perannya. Ketika pemerintah bisa memberikan patokan gaji terhadap buruh, maka semestinya guru pun harus ditetapkan patokan gaji yang jelas sehingga guru bisa mendapatkan honornya sesuai dengan Perda yang diatur oleh DPRD Provinsi Banten,” jelas Aziz Fauzi selaku korlap aksi. 

Aziz juga mengatakan bahwa selain masalah gaji, dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 36 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat administrasi bagi guru honorer, kesempatan mereka untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil semakin sempit. Menurutnya, peraturan ini merupakan diskriminasi terhadap guru honorer dengan ditetapkannya batas usia untuk menjadi PNS.

“Ini merupakan diskriminasi terhadap guru honorer karena dibatasi usianya untuk menjadi PNS dengan maksimal usia 35 tahun. Sedangkan guru honorer di Provinsi Banten banyak yang sudah berusia lebih dari 35 tahun. Semoga ada realisasi yang jelas dari Pemerintah Provinsi Banten untuk mewujudkan hasil dari aksi kita hari ini,” tegasnya.

Selain Aziz, mahasiswa PPKn Untirta semester 7 yang juga termasuk dalam massa aksi, Ahmad Fauzan mengatakan bahwa ia dan teman-temannya menyatakan sikap untuk ikut terlibat dalam memperjuangkan kesejahteraan guru honorer di Provinsi Banten. Menurutnya, saat ini terjadi problematika mengenai kesejahteraan guru honorer yang sejauh ini kedaulatan ekonominya tidak dapat dirasakan oleh mereka. Pengabdian bertahun-tahun lamanya tidak mendapat apresiasi dari pemerintah. Pemerintah tidak memastikan kemerdekaan ekonomi bagi guru honorer. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pemberian upah yang tidak layak untuk guru honorer.

“Kami mendorong pihak legislatif memperjuangkan hal ini untuk bisa menghasilkan peraturan yang mengatur tentang upah layak bagi guru honorer dan memberikan program penunjang bagi kesejahteraan ekonomi. Dengan momentum Hari Guru Nasional, kita gunakan sebagai hari perjuangan kita untuk memperjuangkan mereka,” tutupnya.

(Reporter: Eksa, Fitri)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.