Header Ads

Polemik Kebijakan Kartu Perpustakaan

Foto : Perpustakaan Untirta, Kampus A Pakupatan, Kota Serang, Kamis (4/10) / dokumentasi pribadi


OrangeNews – (11/10) Perpustakaan dalam arti tradisional merupakan koleksi buku dan majalah, meskipun dapat diartikan koleksi pribadi atau perseorangan namun lebih umum dikenal sebagai koleksi besar, biasanya dibiayai  dan dioperasikan oleh sebuah institusi. Perpustakaan milik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) sendiri dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab langsung oleh Rektor dan pembantu Rektor atau Wakil Rektor Bidang Akademik.

Namun pengelolaan perpustakaan Untirta sendiri belum berjalan dengan baik, apalagi dalam hal melakukan pendaftaran dan aktivasi kartu lama serta kartu hilang. Dibuktikan dengan adanya kasus mahasiswa yang diharuskan untuk melakukan aktivasi padahal kartu yang digunakan baru mamasuki waktu satu tahun, keadaannya pun tidak rusak dan masih terdeteksi di mesin pengenal, tetapi masih dimintai biaya administrasi sebesar 10 ribu rupiah.

“Sangat disayangkan harus ada administrasi seperti itu di perpustakaan kampus. UKT mahal tapi masih ada juga administrasi seperti itu. Lalu anggaran UKT sebenarnya digunakan untuk apa?” ujar Widi (nama disamarkan), Kamis (4/11).

Udin Hermawan Susanto, selaku Kepala Perpustakaan mengatakan, aktivasi hanya untuk kartu perpus yang hilang, tidak terdeteksi di mesin pengenal serta memperpanjang kartu, aktivasi tersebut memang dipungut biaya namun tidak dalam waktu satu tahun. Dalam kebijakannya, aktivasi memperpanjang kartu dilakukan dalam kurun waktu lima tahun.

“Memang dalam kepengurusan sebelumnya aktivasi dilakukan selama satu tahun sekali, karena belum memakai barkode dan belum memakai alat deteksi, tapi kalo kepengurusan saya harus dalam waktu lima tahun sekali tidak boleh setahun sekali” tambah Udin, Kamis (4/11).

Kemudian Udin juga menyampaikan bahwa uang yang dihasilkan dari mahasiswa masuk ke dalam rekening Rektor dan uang tersebut juga dipakai untuk membuat fasilitas bagi mahasiswa. Ia juga memberi saran agar mahasiswa meng-ikhlaskan uang tersebut.
Setelah dikonfirmasi, Kamis (11/10), kepada Wakil Rektor Bidang Akademik yaitu Fatah Sulaeman, penarikan sebesar 10 ribu terhadap mahasiswa itu mungkin inisiatif dari pihak UPT perpustakaan yang mempunyai otoritas layanan sendiri.
Fatah belum bisa memastikan untuk pembuatan serta aktivasi kartu yang digunakan untuk akses kedalam perpustakaan itu dikenakan biaya atau tidak, beliau mengatakan akan berusaha menyampaikannya dan mengkonfirmasi kepada wakil rektor bidang keuangan terkait pembuatan kartu perpus ditanggung UKT.

Menanggapi biaya yang diterima oleh mahasiswa masuk kedalam rekening Rektor, Fatah membantah perihal tersebut dan mengatakan bahwa uang yang dihasilkan masuk kedalam rekening lembaga universitas serta posisi rektor merupakan sebagai kuasa pengguna anggaran.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi lebih lanjut dengan Wakil Rektor Bidang Keuangan, dikarenakan beliau sedang tidak ada di kampus.

(Reporter: Febby/Nova/Galuh/Nisa)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.