Langsung ke konten utama

[ OSAMI EDISI 8 ]

(sumber: google)

Netralitas dan Money Political Dalam Lingkaran Pemilihan Kepala Daerah 

Tak terasa Pemilihan Kepala Daerah sudah tiba! ajang 5 tahunan ini sangat menjadi spesial karena masing-masing calon kepala daerah mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ya dalam kontestasi ajang 5 tahunan ini terdapat beberapa calon kepala daerah yang memang berlatar belakang TNI Dan Polri. Tak hanya berlatar belakang TNI-Polri terdapat pula pasangan calon yang merupakan anak dari Gubernur aktif dari provinsi atau daerah nya yang akan menimbulkan perspektif negatif dari Rakyat yakni Politik Dinasti yang rawan akan KKN.

Dari bilik rumah ke bilik rumah lain nya, dari tempat ibadah ke tempat ibadah lain nya mereka sambangi untuk memperkuat elektoral basis massa dan demi mendapatkan dukungan dari Rakyat. Obral-Obral janji pun sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah dalam pesta demokrasi dewasa ini. Mulai dari membangun Stadion bertaraf internasional, program rumah tanpa DP, bahkan Dunia Pendidikan pun dijadikan sasaran alat politik Komersialisasi layak nya barang dagangan yang kita temukan di mini market ataupun pasar swalayan orientasi nya jelas agar pasangan kepala daerah yang ber kontestasi hari ini dapat Melanggengkan langkah nya menuju singgah sana kekuasaan. Sungguh ironi Negara yang menganut sistem pemerintahan presidential dan merupakan salah satu negara terbesar dalam ber Demokrasi hari ini seakan-akan terkooptasi. Ini dibuktikan dengan rakyat  yang seharusnya dalam Roda atau struktur Kepemerintahan merupakan bagian terpenting bagi Negara (seperti jantung dan pembuluh darah yang saling berkesinambungan) hanya di perhatikan ketika ajang pemilihan kepala daerah tiba. Mereka diberikan doktrinisasi dan kebencian terhadap salah satu pasang calon atau lawan nya agar tidak memilih lawan nya tersebut. Pemahaman politik yang tidak komprehensif dan jauh dari kata edukasi terhadap Rakyat.

Seharusnya para kontestan calon kepala daerah yang hari ini maju dalam pilkada serentak memberikan Edukasi kepada rakyat yang mayoritas dewasa ini masih dibutakan akan pendidikan politik. Selayaknya mereka diberikan sajian pendidikan politik yang sehat yang jauh dari kata isu sara, semestinya mereka diajak untuk mengenal visi dan misi masing-masing calon pasangan lain nya dan membiarkan mereka menilai dan memilih sendiri sesuai dengan kriteria pemimpin yang mereka inginkan bukan nya memaksa untuk memilih calon dengan memberikan sembako dan uang yang membuat mereka semakin bodoh dan terlihat tidak ada harga nya sama sekali.

Peran media dalam hal ini pun menjadi sorotan publik dimana Pers yang seharusnya menjadi pelopor kecerdasan dalam perpolitikan di masyarakat saat ini tidak jauh dari kata bandit, dimana media saat ini menjadi ajang menjatuhkan pasangan suatu calon dikarenakan media tersebut dikendalikan oleh tokoh partai politik yang mengusung salah satu calon. Dalam buku Revolusi Demokrasi karangan Maria de Martini seorang aktivis perempuan Amerika Latin ia menjelaskan bahwa misi dari pers itu sendiri tidak lain tidak bukan adalah "untuk melayani dan memberitakan kebenaran, kemana pun kebenaran itu akan menuntun nya dalam usaha mencapai suatu masyarakat yang terbuka dan demokratis". Namun dalam implementasi nya dewasa ini media dijadikan alat untuk membuat isu yang tidak pasti kebenaran nya untuk membuat rakyat tidak memilih pasangan tersebut. Dimana peran media yang dulu berani untuk berdiri sendiri dan tidak menjual ideologi nya? Dimana peran media dalam mencerdaskan rakyat dari lika liku keji nya sang penguasa negeri ini? Hingga detik ini media hanya bisa membodohi rakyat dengan memberikan pernyataan yang mempunyai tujuan tertentu untuk kepentingan kelompok atau golongan.

Sampai kapan kebodohan ini terjadi di masyarakat kita? sampai kapan rakyat dijajah dengan metode baru saat ini? Dimana letak demokrasi yang dimana rakyat bebas untuk memilih dan bersuara menentukan pilihan nya sendiri? Jangan kau bodohkan rakyat dengan janji-janji palsu mu dan jangan kau berikan pendidikan politik dengan memberikan uang dan menjatuhkan salah satu pasang calon. Biarkan rakyat yang memilih karena suara mereka adalah suara yang berasal dari sang pencipta.


Salam Pembebasan

(Oleh: M Pakpahan - Fakultas Hukum, Untirta)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penantian Kampus Baru Untirta

Tembok simbol Untirta yang berada di Kampus A Untirta, Pakupatan, Serang
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) terus melakukan pembenahan untuk fasilitas proses pembelajaran. Salah satunya adalah pembangunan kampus baru Untirta yang diberdirikan di Sindangsari, kecamatan Pabuaran, kabupaten Serang. Pembangunan ini akan direncanakan rampung pada tahun 2020.
Pembangunan kampus baru Untirta Sindangsari, dilakukan mengingat kapasitas mahasiswa kian padat dan meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Hal ini membuat pihak Untirta berinisiatif membangun kampus baru, dengan jumlah dan kapasitas yang cukup menampung mahasiswa Untirta di kemudian hari.
Pasalnya kampus baru ini akan dibangun 11 gedung perkuliahan dan 4 gedung Fakultas seperti Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Pertanian (Faperta) dan Fakultas Ekonomi (FE). Ke empat Fakultas ini akan menempati kampus baru Sindangsari nanti, sedangkan kampus Untirta di Pakupatan akan digunakan untuk Di…

Jurusan Pindah, Kelas Begah

KBM Untirta, Ingatkan Mahasiswa Akan Darurat Demokrasi Melalui Aksi

(foto: aksi didepan ged a, kampus a)
OrangeNews (08/03) - Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang terdiri dari BEM Fakultas, BEM Universitas, serta organisasi eksternal kampus menyelenggarakan aksi menanggapi isu nasional, aksi ini untuk mengingatkan sesama teman - teman mahasiswa yang lain.
Aksi ini dilaksanakan mulai hari ini hingga beberapa hari kedepan, pelaksanaannya ada di Kampus A dan Kampus C Untirta (Ciwaru). Aksi yang direncanakan sejak tiga minggu lalu ini merupakan gagasan dari diskusi melalui forum dengan mengundang seluruh elemen yang dikaji sampai muncul inisiasi aksi hari ini dan melalui proses konsolidasi.
Ada beberapa hal yang disikapi, yakni mewujudkan demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Situasi nasional saat ini sangat mencekam dimana demokrasi dibungkam, pertama dengan lahirnya UU MD3 (Undang  Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), ked…