Header Ads

Jadikan Masyarakat Bungkam dengan Demokrasi Setengah Tiang

Foto: Suasana diskusi Proletar Hima IP

OrangeNews (23/04) - Hari Jumat tanggal 20 April 2018, Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Hima IP) mengadakan forum diskusi yang mengangkat tema UU MD3 Demokrasi Setengah Tiang, yang dilaksanakan di Aula PKM A. Dalam diskusi tersebut Hima IP mengundang pemantik diskusi yaitu Raisa Widiastari dari KontraS salah satu relawan di biro Kampanye dan Jaringan juga merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia.

Diskusi ini merupakan salah satu program kerja dari HIMAIP, yang mana akan ada lima diskusi yang akan dijalankan selama masa kerja kepengurusan tahun 2018. Diskusi yang membahas tentang UU MD3 ini merupakan diskusi yang pertama dilaksanakan dalam proker tersebut. Diskusi pertama ini sebagai bentuk ideologisasi kepada mahasiswa

“Menurut kami pembicaraan tentang UU MD3 masih seksi untuk didiskusikan dibandingkan dengan isu lain seperti misalnya agraria, sebulan yang lalu memang isu itu sangat seksi namun makin kesini sudah mulai basi. Dan kenapa kami tetap mengambil UU MD3 karena banyak orang yang bersikap menolak tapi tidak mengerti apa substansi dari UU MD3 itu sendiri. Jadi kita mengedukasi apa itu UUMD 3 agar saat mahasiswa melakukan aksi demo tidak asal berbicara dan tidak kosong ujar Shinta Resmy selaku ketua pelaksana.

Dalam diskusi ini Raisa menyatakan bahwa UU MD3 sangat ngawur dan tidak pantas. Untuk menanggapi tentang masalah ini ada dua cara yaitu non litigasi dan litigasi. Litigasi sendiri yaitu dengan cara judicial review atau peninjauan kembali. Namun untuk judicial review, Raisa mengatakan harus berhati hati karena jika sudah ditolak pengajuannya sudah tidak bisa diapa apakan lagi. Seperti Perpu ORMAS yang peninjauan kembalinya ditolak dan pada akhirnya menjadi UU bukan lagi Perpu. Sedangkan non litigasi yaitu menularkan kepada semua orang tentang apa itu UU MD3 dan apa dampak dari UU MD3 itu sendiri. Dan untuk mengatasi masyarakat yang masih apatis tentang negara sendiri, kita bisa melakukan agitasi atau dorongan dorongan seperti memberikan pemahaman tentang kondisi negara saat ini.

"Kondisi Indonesia saat ini sangatlah darurat demokrasi, karena kita kembali lagi dibungkam. Seperti pada tahun 60an ada yang namanya NKK BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) dimana mahasiswa didorong kembali kedalam kampus karena dikhawatirkan memporak porandakan negara seperti waktu Soekarno diturunkan dan didemo habis habisan oleh mahasiswa. Dengan adanya peraturan pemerintah bahwa maksimal untuk lulus itu lima atau enam tahun itu sudah merepresi kita untuk mengeluarkan aspirasi, dan juga kita tidak boleh mengkritik karena kalau kita mengkritik tapi dianggap menghina kita bisa dipenjara, kita mau memberikan aspirasi tapi dianggap menghina kita bisa dipenjara. Berarti demokrasi yang seharusnya kita peroleh semenjak hidup yaitu kita berhak mengeluarkan pendapat, berdialektika, berorganisasi itu semua kan sudah dibungkam sama negara jadi benarbenar sudah darurat demokrasi" ujar Raisa Widiastari selaku pemantik diskusi. 

Untuk solusi permasalahan ini menurut Raisa dalam sudut pandang KontraS akan ada wacana wacana politik alternatif seperti mengubah bentuk negara Indonesia, dari demokrasi terpimpin yang dimana ternyata dalam buku Empat Pilar MPR tertulis bahwa negara Indonesia menganut kapitalisme dan itu bisa diubah.

Sebagai penutup Shinta selaku ketua pelaksana mengharapkan agar diskusi ini bisa mengedukasi mahasiswa, bisa melatih daya nalar pikiran yang kritis, demokratis dan ilmiah. Dan untuk diskusi selanjutnya bisa lebih banyak lagi mahasiswa yang mengikuti forum diskusi ini dan mendatangkan pemantik pemantik yang lebih baik sesuai dengan bidangnya.

(Reporter: Tasyia/Febby/Faizal)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.